Awal Terbentuknya Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru

Awal Terbentuknya Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru

Awal Terbentuknya Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru

 

Gerakan Mahasiswa Awal Terbentuknya Orde Baru

 

Awal Terbentuknya Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru – Pada awal terbentuknya Orde Baru, mahasiswa merupakan sekutu Angkatan Darat dalam proses transisi kekuasaan politik nasional. Implementasi strategi Angkatan Darat guna menghadapi Partai Komunis Indonesia diwujudkan dengan merangkul kelompok aktivis mahasiswa antikomunis ke dalam pengaruh mereka dan berdirilah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Mahasiswa antikomunis ini juga tengah menghadapi masalah akibat agresivitas organ-organ prokomunis atau pro Sukarno seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kesamaan common enemy yaitu Partai Komunis Indonesia inilah yang kemudian memperlancar terjalinnya aliansi taktis Angkatan Darat dengan KAMI.

Awal Terbentuknya Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru

Pasca penemuan jenazah para perwira Angkatan Darat di sumur tua Lubang Buaya, Mayor Jenderal Syarif Thayeb (Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) mengumpulkan tokoh-tokoh organisasi mahasiswa anti komunis di rumahnya tanggal 25 Oktober 1965. melalui mediasi Thayeb, Angkatan Darat tampaknya ingin memanfaatkan konflik ideologis antar organisasi mahasiswa untuk kepentingannya sendiri: Menghantam PKI, dan selanjutnya mengkondisikan peralihan kekuasaan dari Sukarno ke tangan mereka.

Thayeb mengusulkan dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan usul ini disetujui para tokoh mahasiswa. Berdirinya KAMI mereduksi signifikansi peran PPMI, federasi mahasiswa terdahulu yang ditinggalkan organ-organ mahasiswa pembentuknya akibat banyak anasir komunis yang masuk ke sana. Anasir komunis yang paling berpengaruh adalah CGMI, yang bersama-sama dengan GMNI, GERMINDO, dan PERHIMI, aktif melakukan manuver politik antiimperialis Barat di tubuh PPMI.

Namun, Angkatan Darat tidak akan mudah mengkooptasi organ-organ mahasiswa jika momentum juga tidak tersedia. Devaluasi mata uang, membumbungnya harga bahan pokok dan bahan bakar, langka dan mahalnya buku-buku teks, kesemrawutan suasana belajar, tentu mengganggu mahasiswa yang kepentingan ‘utamanya’ adalah belajar. Selain itu, ‘chauvinisme’ GMNI dan CGMI berupa tuntutan pemecatan dosen liberal dan staf pengajar asing (Barat) membuat mekanisme perkuliahan di kampus-kampus tidak lagi berjalan lancar.

Protes-protes mahasiswa mulai berangsur surut saat konsolidasi awal peralihan kekuasaan politik nasional dari Sukarno ke Soeharto. Sebagai sekutu Angkatan Darat yang dianggap loyal, beberapa tokoh mahasiswa kemudian diintegrasikan ke dalam struktur politik pusat. Tokoh-tokoh KAMI seperti Fahmi Idris, Johnny Simandjuntak, David Napitupulu, Mar’ie Muhammad, Liem Bian Koen, Soegeng Sarjadi, Nono Anwar Makarim, Yozar Anwar, Cosmas Batubara, masuk parlemen.

Namun, masuknya sejumlah aktivis mahasiswa ini mengundang kritik dari sesama mereka. Rahman Tolleng yang secara ideologis dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) menyatakan bahwa mereka “sudah menjadi politisi-politisi tulen, bukan lagi intelegensia yang berjiwa bebas dan merdeka.” Meskipun mengkritik, Rahman Tolleng pun akhirnya masuk ke DPRGR —-bersama-sama dengan Hatta Mustafa, Slamet Sukirnanto, Liem Bian Koen, Cosmas Batubara, Nono Anwar Makarim, Zamroni, Johnny Simandjuntak, Harijadi Darmawan, Jacob Tobing, Mar’ie Muhammad, Rohali Sani, Salam Sumangat, dan David Napitupulu—– melalui perombakan struktur parlemen bulan Pebruari 1968. Masuk atau tidaknya seorang mahasiswa ke dalam struktur kekuasaan merupakan pilihan politik, dan mulai titik ini, gerakan sosial mahasiswa terlembaga dan harus berkompromi dengan kepentingan politik bernuansa pragmatis.

Eksistensi KAMI yang berangsur-angsur surut dapat dipahami oleh sebab secara genealogis, ia bukan merupakan suatu organisasi kemahasiswaan organis seperti PPMI atau MMI, oleh sebab dasar pembentukannya sekedar aliansi taktis yang dibangun Angkatan Darat untuk melakukan counteraction atas agresivitas komunis.

Partisipasi politik mahasiswa dengan pola ‘show of force’ mulai ditinggalkan, dan sebagai gantinya mereka mendirikan kembali kelompok-kelompok studi layaknya pada masa sebelum kemerdekaan. Namun, tidak seperti di masa kolonial Belanda di mana kegiatan studi ini diawasi ketat, pada masa konsolidasi Orde Baru, kegiatan yang mereka lakukan cukup leluasa. Pada bulan juli 1968, Soe Hok Hie dan Harry Victor mendirikan Grup Diskusi Universitas Indonesia; Nono Anwar Makarim, Cosmas Batubara, David Napitupulu, dan Marsilam Simandjuntak mendirikan Club Diskusi Kita; dan di Bandung pada tanggal 10 Nopember 1968 didirikan Studi Grup Mahasiswa Indonesia. Tokoh-tokoh militer seperti Pangdam Siliwangi Jenderal H.R. Dharsono turut memberi dukungan atas pendirian kelompok studi terakhir ini.

Hubungan harmonis mahasiswa-militer

Hubungan harmonis mahasiswa-militer (pemerintah) tidak berlangsung lama. Minimal sejak tahun 1971, aksi-aksi kritik terhadap penyelenggara baru negara mulai dilancarkan, terutama oleh generasi baru mahasiswa. Fokus kritik bukan ditujukan terhadap personalitas kekuasaan melainkan strategi pembangunan yang diambil. Masalah korupsi Pertamina, pemborosan dana negara lewat pembangunan Taman Mini, gerakan anti korupsi, serta pembentukan komite-komite aksi yang menginstruksikan penghematan uang negara dan rasionalitas strategi pembangunan, banyak dibentuk mahasiswa. ‘Kegelisahan’ mahasiswa ini juga diwarnai konflik dua kelompok kepentingan di tingkat pusat.

Kelompok pertama mengacu pada peran yang dimainkan Amerika Serikat jauh sebelum peralihan kekuasaan nasional terjadi di tahun 1965. Amerika Serikat telah mem-plot strategi ekonomi versi mereka dengan memakai ‘tangan’ orang-orang Indonesia, orang-orang yang oleh David Ransome disebut Mafia Berkeley. Melalui program beasiswa ke Universitas California dan pendidikan di Sekolah-sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) sejak awal 1960-an, Amerika Serikat berusaha mengintrojeksikan paradigma ekonomi yang berorientasi liberal-kapitalis terhadap para ekonom sipil dan kelompok militer Indonesia. Produk intojeksi tampak dalam serangkaian kebijakan ekonomi propasar dan berstrategi pertumbuhan (minus pemerataan). Para ekonom seperti Sumitro Djojohadikusumo, Emil Salim, dan Widjojo Nitisastro adalah ‘Mafia Berkeley’-nya, sementara para jenderal seperti Sumitro, Sutopo Juwono, Sarwo Edhie, dan H.R. Dharsono, sebagai pelindung militernya.

Pada pihak lain, ada kelompok yang mendukung simbiosis negara dan swasta ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia, dan lebih dekat kepada Jepang ketimbang Amerika Serikat. Di kalangan militer terdapat nama-nama seperti Ali Moertopo, Sudjono Hoemardhani, dan Ibnu Sutowo, sementara di kalangan eks-KAMI, David Napitupulu, Zamroni, Cosmas Batubara, serta Liem Bian Kie. Konflik antara kelompok ‘pronegara’ versus ‘propasar’ ini juga dianggap sebagai salah satu pemicu peristiwa Malari 1974.

Selain masalah ekonomi, konflik antarkelompok di tubuh Angkatan Darat terjadi pula. Sumitro yang merepresentasikan kubu Hankam berusaha mereduksi peran Aspri (kelompok Ali Moertopo) yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan negara secara ‘tidak kelihatan.’ Sebagai sebuah lembaga, secara struktural Aspri dianggap tidak memiliki garis koordinasi yang jelas dalam struktur resmi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sumitro juga menuduh Ali Moertopo dan kawan-kawan melakukan pembinaan politik atas para anasir eks DI/TII dengan mewadahi mereka ke dalam GUPPI.

Selain koflik antar struktur, konflik Sumitro versus Ali Moertopo juga diindikasikan masalah ambisi pribadi atas kekuasaan politik nasional. Sumitro menuduh Ali Moertopo (saat itu Deputi Kabakin III) ingin cepat-cepat menguasai intelijen negara melalui ambisinya menduduki posisi Kepala BAKIN yang saat itu diduduki Sutopo Juwono, kelompok Sumitro. Di sisi lain, kunjungan-kunjungan Sumitro ke kampus-kampus untuk meredakan protes mahasiswa (kunjungan yang tidak membuahkan hasil), dituduh kelompok Ali Moertopo sebagai upaya kampanye guna menggantikan Soeharto sebagai presiden, melalui peredaran Dokumen Ramadi 1973, yang mensinyalir adanya conditioning terwujudnya pola baru kepemimpinan nasional unuk menggantikan Soeharto.

Eksplosi konflik

Eksplosi konflik antara kedua kelompok berlangsung dalam apa yang kemudian dikenal khalayak sebagai Peristiwa Malari 1974. Setelah mengunjungi Hariman Siregar di penjara, Sumitro mendapat informasi bahwa Ali Moertopo berada di belakang pengerahan preman untuk melakukan sejumlah tindak perusakan di Segitiga Senen. Epilog dari peristiwa tersebut adalah pengangkatan Ali Moertopo sebagai Menteri Penerangan (bukan Kabakin) dan pembebastugasan Sumitro dari jabatan Pangkopkamtib, jabatan yang kemudian diserahkan kepada Laksamana Sudomo, simpatisan Soeharto.

Dalam dunia kemahasiswaan, epilog Peristiwa Malari adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.028/U/1974, surat yang ironisnya ditandatangani promotor berdirinya KAMI, Sjarif Thajeb, pada tanggal 3 Januari 1974. Dalam lampirannya, surat keputusan yang dikenal sebagai SK 028, melimpahkan kewenangan yang begitu besar kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur kegiatan para mahasiswa. SK 028 juga mengindikasikan mulai terciptanya jurang posisi antara pemerintah Orde Baru dengan mahasiswa.

‘Penjinakan’ pemerintah terhadap aktivisme mahasiswa sesungguhnya telah dimulai sejak tahun sebelumnya, yaitu saat dibentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada tanggal 23 Juli 1973. gagasan pembentukan komite ini diajukan Jenderal Ali Moertopo yang dioperasionalisasikan oleh tokoh-tokoh mahasiswa 1966 yang ‘terserap’ ke dalam struktur kekuasaan seperti David Napitupulu, Akbar Tanjung, dan Abdul Gafur. Keputusan pendirian KNPI ini sebagai reaksi atas terbentuknya Kelompok Cipayung pada tanggal 9 Oktober 1972, kelompok yang pernah mendirikan organ mahasiswa sekaliber PPMI, organ federasi mahasiswa yang memiliki ideologi spesifik sekaligus memiliki ‘jam terbang’ politik yang cukup tinggi, di samping jumlah massa yang juga besar.

Pasca terbitnya SK 028

Pasca terbitnya SK 028, protes-protes mahasiswa dalam pertengahan dekade 1970-an lebih banyak diarahkan atas keputusan pemerintah tersebut. Arbi Sanit mencatat bahwa tidak semua rektor perguruan tinggi melaksanakan aturan SK 028 secara ketat, misalnya Mahar Mardjono dari Universitas Indonesia yang tetap memperbolehkan aksi bernuansa politik di dalam kampus, bahkan mentolelir pemberitahuan aksi mendadak yang akan dilakukan para mahasiswa. Selain SK 028, masalah-masalah normatif seperti korupsi pejabat, ketimpangan pendapatan, dan pemerataan hasil pembangunan tetap menjadi fokus kritik mahasiswa. Meskipun mulai banyak mendapat kritik mahasiswa, pemerintah Orde Baru justru mengalami sejumlah ‘keberhasilan’ di sektor ekonomi, yang salah satunya diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia.

‘Bonanza’ minyak Indonesia ditandai oleh kenaikan harga minyak mentah dunia dari US$ 2,95 pada tahun 1973 menjadi US$ 12,50 tahun 1974. Kenaikan yang hampir 5 kali lipat ini selain mampu menggalakkan pembangunan fasilitas umum (sekolah Inpres dan Puskesmas), peningkatan gaji pegawai negeri rata-rata 3 kali lipat (5 kali lipat untuk guru), tetapi juga memancing tindak korupsi keuangan yang cukup besar. Arndt mencatat bahwa di tahun 1974, Pertamina –di bawah kepemimpinan Ibu Sutowo– harus menggunakan keuntungan usaha sebesar 1 juta Dollar hanya untuk membayar hutang, dan pembayaran untuk jumlah sama di tahun 1975 hanya dimungkinkan berkat ikut campurnya pemerintah pusat. Arndt berpendapat bahwa hal ini terutama diakibatkan tidak jelasnya mekanisme pengeluaran uang perusahaan (korupsi) di tubuh badan usaha milik negara tersebut.

Selain korupsi Pertamina, Indonesia juga menghadapi masalah melebarnya jarak pendapatan antara ‘kota’ dengan ‘desa’. Booth dan Sundrum mengungkapkan bahwa bonanza minyak sebagian besar hanya dinikmati elit birokratik perkotaan dan sejumlah kecil elit di pedesaan. Hal ini berakibat pada melebarnya disparitas pendapatan antara kota dengan desa, terutama dalam periode 1970-1976, di mana kategori penduduk ‘melarat’ tercatat sebesar 18 juta dengan 11 juta di antaranya ada di pedesaan Jawa. Jika dihitung dalam indeks GINI, disparitas pendapatan periode 1970-1976 mengalami kenaikan, yaitu angka 0,30 pada tahun 1971 menjadi 0,34 pada tahun 1976, sementara persentase penerimaan yang diperoleh 40% lapisan masyarakat terbawah menurun lebih dari dua kali lipat, yaitu 26,76 pada tahun 1971 menjadi 12,70 pada tahun 1976.

Dalam menyikapi masalah seputar pengelolaan kesejahteraan masyarakat dan keuangan negara, mahasiswa mulai menggalang serangkaian aksi protes. Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya —-yang dimotori oleh organisasi ‘eks PPMI’ dan hubungan cukup akrab dengan ‘tentara’—- aksi-aksi pasca SK 028 berilusikan independensi dan eksklusivitas mahasiswa sebagai suatu kelompok sosial khusus.

Pada sisi vertikal, suhu politik Indonesia mulai dinamis menjelang Pemilu 1977 dan pemilihan presiden 1978. Sementara itu pada sisi horizontal, di Jakarta terjadi kenaikan tarif bus kota, di Surabaya terjadi penggusuran pedagang kaki lima, dan di Bogor terjadi banyak penguasaan tanah masyarakat oleh pejabat. Pasca pelaksanaan Pemilu 1977 (yang tentu saja dimenangkan Golkar), salah satu respon atas pergolakan di daerah dilakukan oleh Dewan-dewan Mahasiswa/Senat-senat Mahasiswa (DM/SM) se-Bandung melalui Gerakan Anti Kebodohan (GAK). Para mahasiswa organisasi intra kampus ini mengkomunikasikan ‘proses pembodohan’ yang dilakukan negara terhadap masyarakat kepada para pimpinan partai politik di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1977. Kaskopkamtib Laksamana Sudomo menganggap bahwa GAK ini ‘ditunggangi.’

Akumulasi protes atas kondisi obyektif mengkerucut pada personalitas kekuasaan, Soeharto. Pada tanggal 18 Januari 1978, lima dewan mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Sumatera Utara menerobos masuk ke kediaman Presiden dan menyerahkan surat yang isinya menuntut agar Soeharto tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden RI untuk periode ke-3, oleh sebab “bila terpilih kembali maka akan terulang peristiwa penggulingan pemerintah seperti yang terjadi pada saat-saat terakhir almarhum Presiden Sukarno”. Pernyataan tersebut memunculkan sikap yang sesungguhnya dari pemerintah atas protes para mahasiswa.

Pemerintah sesungguhnya telah bersiaga, terutama sejak dikeluarkannya Pernyataan Sikap Mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada tanggal 14 Januari 1978 —–ditandatangani Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB Heri Akhmadi—- yang menyatakan “tidak mempercayai dan tidak menginginkan Soeharto kembali sebagai Presiden RI”. Meskipun digerakan oleh lembaga intra kampus, protes-protes mahasiswa 1978 mengindikasikan gerakan politik yang high profile sebab tertuju langsung pada pimpinan ‘kunci’ negara.

Reaksi pemerintah atas gerakan ini cukup keras, baik melalui instrumen fisik maupun kebijakan. Pada tanggal 21 Januari 1978 Laksamana Sudomo melalui Surat keputusan Pangkopkamtib bernomor SKEP/02/KOPKAM/I/1978 membekukan kegiatan dewan-dewan mahasiswa universitas/perguruan tinggi/institut. Tindakan ini disertai serangkaian pendudukan kampus (misalnya 25 Pebruari 1978 kampus Universitas Gadjah Mada jatuh ke tangan tentara), penangkapan atas pemimpinnya, pembreidelan surat kabar umum dan mahasiswa, serta tindak pengucilan pemerintah atas empat jenderal yaitu H.R. Dharsono, Kemal Idris, Ali Sadikin, dan Abdul Haris Nasution yang dianggap memprovokasi protes mahasiswa sepanjang tahun 1977-1978.

Normalisasi Kehidupan Kampus

Pada satu sisi, kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) secara parsial dapat dikatakan sebagai reaksi pemerintah atas gerakan mahasiswa 1978 yang mulai mempersoalkan eksistensi Soeharto. Dengan terbitnya NKK, maka posisi diametral mahasiswa terhadap personalitas Presiden Soeharto dan angkatan bersenjata pun dimulai.

Pada sisi lain, NKK masuk ke dalam wacana ideologi pembangunan Orde Baru atau tepatnya berposisi sebagai instrumen pengontrol daya protes gerakan sosial mahasiswa. NKK menjadi salah satu dari sekian banyak instrumen politik lain seperti Paket 5 UU Politik 1985 guna menjamin stabilitas politik nasional dan posisi presiden. NKK diawali dengan pembekuan atas Dewan-dewan Mahasiswa eluruh Indonesia oleh Panglima Komando Ketertiban dan Keamanan (Pangkopkamtib) Sudomo (pengganti Sumitro), dengan menyebutkan pembenaraan konstitusional berikut:

“… pernyataan sikap mahasiswa ITB, tanggal 14 Januari 1978, dan apa yang dinamakan ‘Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978’ yang menyatakan tidak mempercayai lembaga eksekutif termasuk Pimpinan/Presiden Republik Indonesia, lembaga-lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang masih menjalankan tugas secara konstitusional, jelas menunjukan sikap yang menentang Undang-undang Dasar [1945].”

Pernyataan sikap ditandatangani oleh Sudomo —atas nama Pangkopkamtib— menilai bahwa tindakan para mahasiswa tersebut telah “merongrong” wibawa pemerintah, menimbulkan rasa benci, perpecahan, pertentangan, yang jika terus dibiarkan akan berimbas pada kekacauan di tengah masyarakat. Partisipasi politik mahasiswa itu juga diklasifikasikan pihak Pangkopkamtib menjurus kepada tindakan “subversi.” Dalam butir ke-21 penjelasan Pangkopkamtib mengenai sikap mereka atas gerakan mahasiswa 1978, dicapai keputusan untuk “membekukan kegiatan Dewan Mahasiswa semua universitas/perguruan tinggi/institut.”

‘Kekerasan’ politik ini tidak hanya diberlakukan kepada mahasiswa, tetapi juga atas pers dengan melarang terbit secara temporer sejumlah kegiatan percetakan, penerbitan, dan pengedaran surat kabar ataupun harian-harian Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, dan Sinar Pagi, sebab dinilai telah ikut ‘memanaskan’ situasi di sela-sela penyelenggaraan Sidang Umum MPR tahun 1978.

Keputusan pembekuan Dewan Mahasiswa ini kemudian diikuti keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Muhtar E. Harahap dan Andris Basril mengemukakan bahwa pada “…. intinya NKK menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya organisasi mahasiswa yang selama ini merupakan sarana demokratis mahasiswa [dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah].” Ulf Sundhaussen bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai “a policy designed to keep the students of streets and politically compliant.”

Khusus guna menjelaskan maksud pemerintah atas pemberlakuan kebijakan NKK tersebut, Daoed Joesoef, setelah tidak lagi menjabat sebagai Mendikbud dan aktif di Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan bahwa:

Dan seperti yang saya katakan menurut Aristoteles, “The aim of education is the wise use of time!” Penggunaan bijaksana dari waktu yang tersedia . Karenanya, melalui konsep NKK dulu, saya dorong mahasiswa menggunakan waktu secara bijaksana. Mengisinya dengan membaca, menulis, membuat penelitian, dan tidak menghabiskannya di jalan raya.

Dalam kebijakan NKK, politik dibedakan ke dalam tiga pengertian yaitu politik dalam arti konsep (concept), dalam arti kebijakan (policy), dan dalam arti arena percaturan (politics). Politik dalam arti konsep berarti mengajukan gagasan, pikiran, interpretasi mengenai apa yang dianggap sebagai kepentingan publik. Pengajuan gagasan ini lengkap dengan pencantuman program aksi dan tujuan yang hendak dicapai melalui program tersebut serta bagaimana cara yang dipakai. Dalam rasionalisasinya atas NKK, pemerintah berkeinginan melatih mahasiswa untuk berpikir konseptual-teoritik dan sistematik.

Politik dalam artian policy mengeksplisitkan bentuk-bentuk tindakan nyata individu atas masalah masyarakat ataupun negara. Sementara politik dalam artian ketiga, yaitu sebagai arena, merupakan media di mana masing-masing individu atau kelompok yang punya konsep dan kebijakan, saling bertarung satu sama lain, di mana masing-masingnya memiliki sasaran, kepentingan, ide, bahkan ideologinya sendiri-sendiri.

Dari tiga arti politik yang dimaksudkan pemerintah ini, maka satu-satunya pengertian yang boleh diterapkan mahasiswa hanya dalam arti pertama, yaitu ‘konsep.’ Hak politik yang diberikan kepada mahasiswa sebab itu hanyalah memperbincangkan masalah politik dalam lingkup ‘tembok’ kampus dan tidak untuk dioperasionalkan ke masyarakat, apalagi membangun gerakan dalam bentuk protes demonstratif. Mengenai penetapan ini, Daoed Joesoef menjelaskan sebagai berikut:

NKK tidak ingin mahasiswa buta politik. Justru saya tekankan. Ada tiga artian politik. Pertama, politik dalam artian konsep. Kedua, politik dalam artian kebijakan. Ketiga, politik dalam artian arena. Nah, yang dikembangkan dalam NKK, adalah politik dalam artian konsep. Mahasiswa harus menyiapkan diri untuk mampu membuat konsep. Kalau tidak, siapa?

Kebijakan NKK yang merupakan kesinambungan dari keputusan pembekuan Dewan Mahasiswa, lalu juga diikuti dengan pembentukan Badan Koordinasi Kampus (BKK) sebagai operasionalisasinya. Dengan bekunya Dewan Mahasiswa, maka perangkat yang menjadi wahana aktivitas mahasiswa menjadi tidak ada lagi, dan digantikan BKK.

Melalui Surat Keputusan Mendikbud No.037/U/1979 dikeluarkan pengaturan tentang “Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan” yang diikuti pula oleh penjelasan teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.002/Dj/Inst/1978 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Sesuai dengan alur kebijakan lanjutan dari NKK ini, maka pembentukan organisasi kemahasiswaan yang diizinkan berdiri hanyalah Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), dimana penunjukan terhadap para mahasiswa yang nantinya duduk di kedua organisasi tersebut secara dominan dipengaruhi oleh rektorat, sebagai lembaga yang didelegasikan kewenangannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wewenang yang diberikan terhadap rektorat tersebut menjadikan rektor dan pembantu-pembantu rektor sebagai ‘penguasa’ tertinggi dan berdaulat di dalam kampus.

Petunjuk teknis sekitar mekanisme pengangkatan pengurus organisasi mahasiswa, dikeluarkan melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi No.002/DK/Ins/1978, yang saat itu dijabat Dodi Tisnaamidjaja, di mana:
Lembaga BKK yang dibentuk di tingkat universitas/institut diketuai oleh Pembantu Rektor III dengan beranggotakan Pembantu Dekan III, beserta staf ahli yang terdiri dari dosen-dosen pembimbing, dan juga tokoh-tokoh mahasiswa yang dianggap mengetahui seluk-beluk kemahasiswaan di perguruan tinggi bersangkutan.
BKK membentuk unit-unit kegiatan kemahasiswaan (UKM) dalam bidang-bidang kesejahteraan, minat dan perhatian mahasiswa serta pengembangan penalaran mahasiswa.
Ketua dan Sekretaris (dari BKK) diangkat dengan Surat Keputusan Rektor.
Ketua dan Sekretariat unit-unit kegiatan mahasiswa diangkat oleh Ketua BKK dengan persetujuan Rektor.
Ketentuan seperti di atas menciptakan korporatisasi negara terhadap mahasiswa (via rektorat) sehingga sulit bagi aktivis mahasiswa mengembangkan otonomisasi dan independensi keorganisasian. Seorang tokoh mahasiswa, sepopulis apapun dia, tetap tidak bisa duduk di lembaga kemahasiswaan intra kampus tanpa persetujuan Pembantu Dekan III.

Di dalam ‘spirit’ NKK/BKK, mahasiswa dilarang melakukan ‘politik praktis’ di kampus dan ini meliputi jenis-jenis partisipasi politik seperti diskusi. Diskusi politik yang diizinkan pun hanya sebatas wacana, tetapi tidak untuk diimplementasikan ke dalam aksi-aksi politik seperti demostrasi yang berkenaan dengan masalah politik. Pengorganisasian mahasiswa yang dianjurkan justru yang bersifat nonpolitis seperti olahraga, pecinta alam, seni, ataupun beladiri.

Depolitisasi mahasiswa semakin efektif dengan pemberlakuan Sistem Kredit Semester (SKS) yang membatasi waktu studi mahasiswa hingga —–misalnya untuk mahasiswa Strata I— adalah selama tujuh tahun. Dengan SKS ini maka mahasiswa tidak dapat lagi mengambil ‘cuti panjang’ untuk terlibat dalam kegiatan politik seperti di masa Dewan Mahasiswa, oleh sebab masa cuti di bawah SKS termasuk ke dalam batas waktu maksimal studi yang tujuh tahun itu. Selain SKS, penyitaan waktu mahasiswa hanya untuk belajar juga diindikasikan oleh sistem Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), di mana kumulasi SKS yang ditempuh seorang mahasiswa amat mempengaruhi perizinan atasnya untuk menempuh mata kuliah tertentu atau menulis proposal skripsi. Jika pun organisasi-organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kemudian akan dipilih sebagai alternatif partisipasi mahasiswa aktivis, tetapi organisasi-organisasi tersebut telah ‘dikorporatisasi’ negara ke dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana pembinaan terhadap mereka bukan dilakukan oleh pihak kampus melainkan oleh kementerian lain. Menurut logika NKK/BKK, seperti yang tercantum didalam penjelasan Daoed Joesoef, maka ketika seorang mahasiswa bergabung kedalam ormas-ormas tersebut, status kemahasiswaan harus ditinggalkan menjadi pemuda.

Dalam implementasi NKK/BKK, kekuatan militer juga ikut andil di dalam melakukan penyeliaan (supervising). Gayatri menulis bahwa “pada setiap Korem, seorang petugas secara khusus ditempatkan di dalam universitas-universitas, dan secara langsung menerima laporan, bahkan lewat telepon, melalui wakil Rektor atau Pembantu Rektor III pada setiap kegiatan mahasiswa yang ada di lingkup wewenangnya.”

Di tingkat dunia kemahasiswaan, kebijakan korporatis ini memunculkan pola-pola penyikapan yang beragam di kalangan mahasiswa pada periode 1980-an ke dalam empat kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah apatis, yang muncul karena mahasiswa menganggap terlalu besar resiko jika mereka aktif secara politik. Hal lain yang turut berpengaruh atas kecenderungan ini adalah ketatnya sistem pendidikan berpola Sistem Kredit Semester dan Sistem Indeks Prestasi Kumulatif. Kecenderungan kedua adalah kontemplatif, yang dilakukan mahasiswa guna menggali kembali pemikiran-pemikiran yang mendasar dalam konteks negara sambil mencari peluang-peluang yang dapat diambil. Mereka ini mengalami kebimbangan atas pilihan apakah akan melakukan aktivitas yang nyata dan konkret, atau terus berkontemplasi.

Kecenderungan ketiga adalah partisipatif yaitu mahasiswa terjun langsung ke dalam masalah-masalah kemasyarakatan, dan ini memperlihatkan signifikansi di kota-kota nonibukota seperti Bandung dan Yogyakarta. Kecenderungan ini melahirkan konsep aktivis mahasiswa ‘Agropolitan’, yaitu aktivis mahasiswa yang bergiat dalam isu-isu masyarakat lokal.

Kecenderungan keempat adalah oportunistik, pola sikap mahasiswa yang semata-mata pergi ke kampus untuk belajar, mencari karir, dan tidak ‘ambil pusing’ terhadap masalah politik. Pola sikap mahasiswa jenis ini biasanya mencari jalur untuk meningkatkan karir politik melalui cara-cara yang menyenangkan penguasa.

Di dalam dekade 1980-an, kecenderungan utama mahasiswa adalah apatis dan oportunistik. Resiko politik jika menunjukan kritik atas personalitas kekuasaan cukup berat. Namun, seketat apapun pengendalian mahasiswa, pada tahun 1980-an terjadi juga aksi long march 10.000 mahasiswa guna memprotes pemberlakuan NKK/BKK terhadap kampus mereka. Di dalam aksi ini mereka bergerak dari kampus Universitas Indonesia di Salemba, melalui Kuningan, menuju ke Senayan, guna ‘menegosiasikan’ kebijakan tersebut kepada wakil rakyat di parlemen.

Fenomena NKK/BKK ini menggelisahkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga sebagian kalangan intelektual semisal Mochtar Lubis. Pemberlakuan konsep NKK/BKK dinilainya telah membuat mahasiswa menjadi tidak kritis lagi terhadap proses sosial dan politik, baik di level negara maupun masyarakat. Lubis menulis bahwa:

Mahasiswa sekarang melempem, tidak ada keberanian untuk mengadakan suatu kritik sosial …. ada penyakit pada mahasiswa mau cari selamat untuk diri sendiri, mengejar karir secara gampang, takut berkorban, takut tidak dapat gelar. Ini bukan kesalahan mereka melulu. Tapi sistem yang ada dalam masyarakat kita yang membuat hal-hal seperti itu.”

Hal senada seperti dinyatakan Lubis juga diajukan oleh Fachry Aly (saat itu masih menjadi mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah), dengan menyatakan ‘kerinduannya’ akan Dewan Mahasiswa di masa lalu, dengan menulis:

Student Government dengan cara apapun perlu sekali dibentuk. Tapi selama mahasiswa masih terkait dengan struktur formal di dalam suatu universitas, maka selama itu pula Student Government sulit berjalan. Otonomi berpikir mahasiswa semakin hilang karena setiap gerakan mahasiswa yang dianggap agak kritis ditolak oleh Purek dan Pudek. Sekarang dianggap tidak ada apa-apa lagi. sekarang Pudek masuk dalam struktur senat tersebut, karenanya senat tidak bisa berbuat banyak.

Pernyataan Aly ini menggambarkan bagaimana kehidupan kampus, terutama kegiatan mahasiswa yang kritis, sulit untuk diimplementasikan oleh sebab sebelum hal tersebut diwujudkan, ‘sensor’ birokrasi kampus terlebih dahulu menghambat. Apatisme dan oportunisme —menurut istilah Adi Sasono— yang berkembang di kalangan mahasiswa mungkin dapat diwakili oleh pernyataan berikut “Wah, sekarang repot untuk melakukan kegiatan mahasiswa. Nanti kita tidak bisa tamat. Apa artinya sekarang menjadi tokoh mahasiswa tapi akhirnya kita tidak bisa masuk menjadi pegawai Departemen PU, masuk dalam aparat pemerintahan.”

Guna menggambarkan situasi penyelenggaraan NKK/BKK yang mewakili pandangan pragmatis, dapat dimuat pendapat Sarlito Wirawan Sarwono. Menurutnya, zaman aktivisme ‘jalanan’ seperti pada periode ’66, ‘74’, dan ’78 telah berakhir, dan mahasiswa secara pragmatis harus menerima situasi seperti ini dengan menyikapi ‘ekses’ kebijakan tersebut secara ‘lebih bijaksana.’ Bagi Sarwono:

Dan tidak ada pula yang bisa mengklaim bahwa mahasiswa sekarang tidak sepeka mahasiswa tempo dulu. Keadaan sudah berubah, sehingga bentuk penyaluran rasa sosial pun otomatis telah berubah. Jika tempo dulu yang menonjol adalah gerakan politik yang mengarah ke struktur kekuasaan: demonstrasi, buat poster-poster. Sekarang lebih kemasalah kultural: membantu program Keluarga Berencana, misalnya. Secara jumlah pun tidak bisa dikatakan bahwa jumlah mahasiswa sekarang yang melibatkan diri dalam permasalahan sosial merosot. Jika kita teliti gejolak tahun ’66, ’72, ’74, dan ’78, mahasiswa yang terlibat pun sedikit. Ya, cuma dia-dia. Hanya saja karena sekarang ini dimitoskan, kesannya [gerakan tahun tersebut] hebat dan ramai.

Secara lebih jauh, jika pun mahasiswa ingin mengulang gerakan-gerakan seperti pada ‘masa lalu’, mereka tidak akan bisa oleh sebab dengan kebijakan NKK/BKK jalur-jalur hubungan historis antara senior-junior telah ditiadakan melalui penghapusan program Mapram atau Posma, di pihak lain pengkonsentrasian mahasiswa untuk hanya beraktivitas di dalam kampus membuat mereka semakin berjarak dengan massa rakyat, dan dengan kondisi-kondisi yang demikian, harapan untuk membangun gerakan ‘jalanan’ hanya bersifat romantik ketimbang realistik. Sarwono juga membantah bahwa gerakan mahasiswa di NKK/BKK cenderung menurun secara kualitatif oleh sebab dengan melihat pengalaman tiga gerakan sebelumnya, tokoh-tokoh mahasiswa yang terlibat sesungguhnya hanya terdiri atas orang-orang yang sama.

Namun, pendirian pragmatis seperti Sarlito ini dibantah oleh M. Dawam Raharjo, sebab menurutnya, NKK/BKK telah membuat berjaraknya hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat banyak. Bagi Dawam, posisi mahasiswa tetap sebagai agen perubahan masyarakat, dan sebagai agen ia harus tetap menjaga hubungan yang relatif dekat dengan orang-orang yang ingin gagasannya didengar oleh pemerintah ini, khususnya mengenai apa-apa yang mereka inginkan dari penyelenggara negara. Sebab itu, misi mahasiswa yang paling dekat di era 1980-an adalah “kesadaran politik melawan teknokrasi [yang dilakukan negara terhadap mereka].” Mengenai tugas mahasiswa di negara-negara berkembang sendiri, Dawam menulis:

“Tugas mahasiswa di negara berkembang ialah merefleksikan persoalan-persoalan masyarakat sendiri. Tentu ada perbedaan. Di sini harus concern dengan masyarakat yang terbelakang, kemiskinan, dualisme marginalisasi dari masyarakat. Dan kita masih punya potensi yang cukup besar, tapi sayang mahasiswa sekarang mengelit. Ada proses elitisasi, proses pemisahan diri dari massa rakyat. Jarak mahasiswa masyarakat makin jauh.”

Kecenderungan elitisme dari para mahasiswa di era NKK/BKK membuat fungsi mereka sebagai katalisator perubahan masyarakat menjadi sulit untuk dikembangkan. Namun, ada juga sementara kalangan yang menganggap bahwa proses elitisasi tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis dari pembangunan suatu masyarakat yang profesional, di mana Daoed Joesoef berpendapat:

Jadi, sebetulnya pendapat yang mengatakan bahwa kondisi mahasiswa sekarang [era NKK/BKK] —suatu kelompok elitis mahasiswa yang tidak punya kepekaan politik— adalah keliru. Dalam artian, pertama memang pendidikan harus menghasilkan elite. Kedua, kepekaan itu tidak berarti, jika ada masalah orang-orang berteriak dan turun ke jalan. Kepekaan dia sebagai intelektual. Dan intelektual tidak menjerit. Intelektual itu berpikir, dan menuliskan pikirannya.”

Pendapat Daoed Joesoef ini kiranya memperkuat logika NKK/BKK mengenai pengertian politik yang harus diinternalisasikan mahasiswa, di mana hal tersebut berupa pengertian politik sebagai konsep. Sebagai konsep, politik tidak ‘terlarang’ bagi mahasiswa oleh sebab ia hanya sebatas wacana dan bukan gerakan riil. Penjelasan Joesoef seperti di atas merupakan retorika yang kerap diajukan tatkala menghadapi tudingan bahwa kebijakan NKK/BKK telah mendepolitisasi kehidupan kampus.

Berdasarkan paparan-paparan di atas, maka kondisi umum yang terjadi selama era NKK/BKK terhadap hubungan dunia mahasiswa dengan politik (dalam artian kedua dan ketiga menurut logika Daoed Joesoef seperti telah disebut) mencerminkan dua hal. Pertama, mereka kehilangan ruang politik yang bebas di dalam mengembangkan kritisisme dan kreativitas mereka di dalam menyikapi persoalan bangsa oleh sebab mereka hanya dibatasi pemahaman politiknya sebatas konsep. Kedua, organisasi konvensional yang selama ini diandalkan sebagai basis protes (senat mahasiswa dan organisasi mahasiswa ekstern) mengalami depolitisasi.

 

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/