Bentuk-Bentuk BUMN

Bentuk-Bentuk BUMN

Bentuk-Bentuk BUMN

Bentuk-Bentuk BUMN
Bentuk-Bentuk BUMN
Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, bentuk BUMN, terdiri dari Perum, Persero & Perusahaan Daerah.

1) Perusahaan Umum (Perum)

Perum adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha yang berkaitan dengan kepentingan umum. Modal Perum berasal dari kekayaan negara yang terpisah dari APBN.
Ciri-cirinya;
  • Karyawan Perum berstatus sebagai karyawan perusahaan negara,
  • Berusaha memupuk keuntungan yang akan digunakan sebagai salah satu sumber keuangan negara.
  • Ruang lingkup usaha pada umumnya usaha penting berupa public service utility.
  • Melayani kepentingan umum.
  • Dalam melaksanakan tugasnya, direksi Perum bertanggung jawab kepada menteri.
  • Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan dilakukan oleh akuntan negara.
  • Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang disisihkan, sehingga terpisah dari anggaran yang ada dalam APBN.
  • Berstatus badan hukum & diatur berdasarkan UU.

Misal; Perum Damri, Perum Balai Pustaka, Perum Perhutani, & Perum Pegadaian. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/pancasila-sebagai-dasar-negara/)

 

2) Perusahaan Perseroan

Perusahaan perseroan (PT Persero) adalah perusahaan negara yang menghimpun modal dari penjualan saham, sebagian besar/bahkan seluruh saham dimiliki negara. Persero memiliki ciri-ciri;
  • Tidak memiliki fasilitas negara
  • Karyawannya berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta
  • Berusaha memupuk keuntungan
  • Bentuk badan usahanya berupa PT.
  • Sebagian/seluruh modal perusahaan dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang disisihkan.
  • Berstatus badan hukum perdata
  • Dipimpin oleh direksi yang diangkat melalui RUPS
  • Pengawasan dilakukan secara langsung oleh pemerintahan melalui komisaris yang diangkat oleh RUPS.
  • Ruang lingkup usaha seperti perusahaan swasta.
Misal; PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan lain sebagainya.
 

3) Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan & dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana pendirinya berdasarkan pada peraturan daerah dengan sebagian/seluruh modalnya milik pemerintah daerah. Perusahaan daerah dalam menjalankan usahanya dipimpin oleh seorang direksi yang diangkat oleh kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati. Misal; Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) & pasar.