Disdik Dorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Program “Ngobras”

Disdik Dorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Program “Ngobras”

Disdik Dorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Program “Ngobras”

Disdik Dorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Program “Ngobras”
Disdik Dorong Keterbukaan Informasi Publik Melalui Program “Ngobras”

Dinas Pendidikan Kota Bandung, membuat program ‘Ngobras’

atau Ngobrol Santai Bareng Komunitas. Hal itu bertujuan untuk memecahkan persoalan yang terjadi di dalam internal komunitas dan sekolah melalui keterbukaan informasi.

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P3TK) pada Dinas pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto menjelaskan, program Ngobras merupakan sebuah inovasi untuk persoalan yang terjadi pada keterbukaan informasi di lingkungan pendidikan yang dirasa masih sangat minim.

“Kita membuka kanal-kanal ketika ada sumbatan informasi dan komunikasi secara formal

melalui acara Ngobras. Sehingga dapat menyampaikan gagasan terhadap segala persoalan yang ada di Dinas Pendidikan,” kata Edy usai acara Ngobras di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Selasa (6/8)

Edy menyebutkan, saat ini keterbukaan informasi di lingkungan pendidikan sendiri masih dinilai kurang maksimal sehingga dinas menginisiasi kegiatan ini. “Ya, masih kurang (keterbukaan informasi) sehingga memang perlu adanya edukasi kepada pihak sekolah. Seperti halnya pada program dana BOS perlu adanya keterbukaan informasi,” ujarnya.

Sejalan dengan Edy, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Satriana menambahkan, bahwa keterbukaan informasi sangat penting, untuk meningkatkan kepercayaan publik. Sehingga timbul rasa kepedulian terhadap instansi terkait.

“Tujuan transparansi informasi ini dapat menumbuhkan kepercayaan publik,

sehingga bisa mendorong partisipasi publik untuk terlibat secara fisik dan finansial kepada pihak sekolah,” ujarnya.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik dalam dunia pendidikan, sebut dia, sekolah sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sebagai konsekuensi badan publik, berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Edy menuturkan, bahwa adanya kesenjangan antara pihak sekolah dengan publik dalam hal ini orang tua yang menjadi penyebabnya adalah transparansi. “Sehingga bisa optimal meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan bisa terasa langsung oleh publik,” terangnya.

Edy menjelaskan, ada dua badan publik yang masih sangat minim terhadap pengetahuan terkait keterbukaan informasi. Kedua badan publik itu yakni pendidikan, dikarenakan memiliki dana yang cukup besar. Kedua, desa sehingga perlu ditingkatkan.

 

Sumber :

https://revistas2.uepg.br/index.php/ahu/comment/view/11260/0/24178