IGI: Hapus Sistem Guru Honorer

IGI Hapus Sistem Guru Honorer

IGI: Hapus Sistem Guru Honorer

IGI Hapus Sistem Guru Honorer
IGI Hapus Sistem Guru Honorer

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim,

menegaskan, untuk mendapat guru yang berkualitas, pemerintah harus tetap melakukan seleksi kualitas terutama yang akan diangkat menjadi guru. Hanya mereka yang layak jadi guru lah yang berhak mendapat kesempatan tersebut. Pasalnya, mereka harus berhadapan langsung dengan anak didik.

IGI mengusulkan jika skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diterapkan, sistem honorer harus dihapus oleh pemerintah. Sehingga kelak, tidak ada lagi guru yang tidak jelas kualitasnya yang diangkat dengan mudah oleh kepala sekolah, kepala dinas atau bupati/walikota/gubernur.

Ramli juga mengatakan, pengangkatan K2 untuk P3K di mana pun posisinya jika layak menjadi guru harus ditempatkan di sekolah negeri, tidak boleh sama sekali ditempatkan di sekolah swasta.

“Setiap sekolah harus memastikan tidak ada satu pun guru di sekolah negeri yang mengajar kurang dari 24 jam

seminggu dan tidak boleh ada pengangkatan guru honorer yang berpotensi jadi stuntman,” katanya kepada SP, Selasa (25/9).

Selain itu, guru yang mengajar di sekolah kecil dengan jumlah jam mengajar sedikit diwajibkan memiliki keahlian ganda. Artinya, sang guru harus mampu mengajar mata pelajaran lain yang relevan dan rumpunnya masih dekat agar kuota 40 jam seminggu bisa terpenuhi.

Sedangkan untuk guru di sekolah swasta, Ramli mendorong yayasan untuk mengangkat guru tetap yayasan

(GTY) dan tidak diperbolehkan mempekerjakan guru di luar GTY.

“GTY yang memenuhi syarat boleh mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan melalui inpassing,” ujar dia.

Ia menambahkan, yayasan yang mendapat bantuan pemerintah hanya diberikan dalam bentuk pemenuhan inpassing guru atau penyetaraan guru bukan PNS. “Tak boleh lagi ada bantuan fisik karena tidak merata, hanya sekolah swasta yang dekat dengan pemerintah yang menerima bantuan fisik,” ujarnya.

Setop Guru Honorer
Di berbagai kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menuturkan, pemerintah terus memberikan perhatian terhadap masa depan guru, khususnya dalam solusi terhadap persoalan guru honorer. Pemerintah memberikan solusi dengan memberikan kesempatan kepada para guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai tenaga P3K.

“Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat karena usia, pintu alternatifnya melalui seleksi P3K, dengan kualitas tetap diutamakan,” kata Muhadjir belum lama ini.

Dengan solusi tersebut, Muhadjir mengimbau kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Bahkan, untuk mengatasi hal tersebut, Muhadjir mengatakan, Kemdikbud telah mengirimkan surat kepada pemda untuk tidak lagi ada pengangkatan guru honorer.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi pemerintah daerah dan kepala sekolah mengangkat guru honorer,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak pemda, sekolah, dan masyarakat untuk dapat bekerja sama memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. “Semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru,” ujar Muhadjir.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/