Kelemahan Anggaran Tradisional

Kelemahan Anggaran Tradisional

Kelemahan Anggaran TradisionalKelemahan Anggaran Tradisional

  1. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
  2. Pendekatan incrementalism menyebabkansejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
  3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan bukan apakah tujuan tercapai.
  4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan dan persaingan antar departemen.
  5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
  6. Anggaran tradisional bersifat tahunan.
  7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.
  8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.
  9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM

Era New Public Management

Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatanNew Public Management.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing goverment”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah :

  1. Pemerintah Katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayan publik.
  2. Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani.
  3. Pemerintah yang Kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.
  4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
  5. Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan.
  6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
  7. Pemerintah wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
  8. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati.
  9. Pemerintah desentralisasi : dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja.
  10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).

Baca juga: https://veragibbons.com/battlefield-combat-genesis-apk/