Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional

Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional

Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional

Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional
Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional

Kontribusi pemanfaatan produk industri nasional berdasarkan data, penyelenggara broadband eksisting tersebut masih sangat minim yaitu hanya berkisar 3 % dari total Belanja Barang modal (Capex). Dari jumlah 3 % tersebut hanya beberapa persen yang dapat diraih oleh industri dalam negeri.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, dalam rangka menambah alternatif dalam upaya mengejar ketertinggalan teledensitas ICT, mendorong ketersediaan tarif akses internet yang terjangkau, membuka peluang bangkitnya industri manufaktur, aplikasi dan konten dalam negeri, serta mendorong optimalisasi serta efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, maka arah kebijakan Pemerintah adalah melakukan penataan spektrum frekuensi radio BWA yaitu menetapkan :

  • Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis eksklusif dengan penerapan Izin Pita Frekuensi dan hak/kewajiban dalam zona wilayah layanan BWA pada pita frekuensi: 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 3.3 GHz dan 10.5 GHz. Khusus pita frekuensi 2.5 GHz dengan pertimbangan adanya pengguna frekuensi eksisting dan potensi teknologi (LTE, Mobile Wimax, IMT) maka kebijakan pemerintah atas pita BWA 2.5 GHz masih perlu dilakukan kajian.
  • Penggunaan frekuensi BWA yang berbasis non eksklusif (shared basis) dengan penerapan Izin ISR dan Izin Kelas yaitu pada pita frekuensi: 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz.

Pendefinisian ulang wilayah layanan BWA dibuat menjadi standar wilayah layanan khususnya pada penerapan penggunaan frekuensi eksklusif. Pada dokumen white paper BWA bulan November 2006, didefinisikan wilayah layanan BWA dibagi atas 17 zona untuk seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis teknis, diusulkan beberapa wilayah layanan digabung sehingga jumlah zona wilayah layanan BWA menjadi 14 zona. Penggabungan wilayah dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan interferensi dengan zona tetangganya.

Dengan melihat tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA serta tingkat kesesuaian penyelenggaraan BWA pada skema perizinan yang berlaku saat ini (berdasarkan Kepmenhub No. 20 dan 21 Tahun 2001 beserta perubahannya) maka pemenang dari seleksi penyelenggara frekuensi

BWA akan pula diberikan izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched.

Skema izin ini menampung hak untuk membangun jaringan tetap broadband dengan full IP based secara end-to-end sehingga diyakini pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA dapat merasakan fleksibilitas dalam membangun jaringan yang diperlukan.

Diwajibkan bagi para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA, dengan memegang izin jaringan tetap lokal berbasis packet switched, untuk menjalankan prinsip open access network. Dalam artian bahwa jaringan yang nantinya akan digelar oleh para pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA adalah jaringan yang terbuka bagi seluruh penyedia jasa telekomunikasi, sehingga diharapkan aspek penetrasi yang progresif dan meluas diseluruh wilayah Indonesia dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pemerintah dalam hal ini tidak akan turut campur dalam hubungan bisnis antara pemegang izin dengan mitra bisnisnya, namun demikian akan dibuat sanksi-sanksi  tersendiri dalam izin yang akan dipegang oleh pemenang pelelangan BWA sehingga sedemikian rupa pemenang pelelangan BWA dapat dipastikan secara konsisten untuk membuka jaringan yang dimiliki seluas-luasnya.

Mengacu pada tujuan mendasar dari seleksi penyelenggara frekuensi BWA yaitu khususnya penyediaan akses internet broadband yang terjangkau, meluas serta merata di seluruh wilayah Indonesia, maka dengan demikian layanan yang diperkenankan bagi pemenang seleksi penyelenggara frekuensi BWA ini adalah penyediaan layanan akses internet pita lebar.

Saat ini layanan teleponi belum diperkenankan untuk diadaptasikan sebagai layanan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched karena peraturan teknis yang berlaku saat ini (antara lain pengaturan aspek penomoran dan interkoneksi) belum dapat memfasilitasi upaya tersebut. Pemerintah sedang berupaya untuk melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan teknis tersebut yang diperkirakan dapat selesai pada akhir tahun 2009, sehingga layanan teleponi dapat diaplikasikan pada penyelenggara yang telah memiliki frekuensi BWA.

Ditjen Postel juga telah melakukan penyusunan regulasi teknis berupa persyaratan teknis (standar perangkat) yang disusun secara bersama antara Ditjen Postel, Industri Dalam Negeri (IDN) serta instansi terkait. Penetapan spesifikasi teknis (standar) alat/perangkat BWA pada pita frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz mengacu kepada standar IEEE 802.16d (Fixed Nomadic).  Pertimbangan pemilihan acuan standar tersebut antara lain adalah karena standar IEEE 802.16d Fixed Nomadic memiliki biaya infrastruktur yang lebih murah dibandingkan infrastruktur BWA mobile dan selain itu standar nomadic lebih siap (mature) dibanding standar mobile dan telah disertifikasi oleh WiMax Forum. Dari sisi kebutuhan pasar di Indonesia dimana penetrasi akses broadband masih sangat rendah dan pengguna akses mobile sementara ini hanya di kota besar, maka teknologi yang lebih sesuai untuk kondisi saat ini adalah Fixed Nomadic.

Baca Juga :