Masalah Ketenagakerjaan

Masalah Ketenagakerjaan

Di pasar tenaga kerja, setidaknya ada tiga masalah mendasar yang muncul. Pertama, tingkat pengangguran maningkat pesat pascakrisis ekonomi. Kedua, permasalan regulasi keenagakerjaan dan penetapan kontrak adalah masalah terpenting yang berkaitan dengan iklim investasi. Ketiga, pemutusan hubungan kerja sektor riil, khusunya industri yang padat karya, terus berlangsung.

Tidak berlebihan bila para pengusaha dan investor merasa bahwa salah satu permasalahan yang paling, paling dikeluhkan adalah masalah regulasi pasar tenaga kerja, keterampilan dan produktivitas buruh yang rendah, upah buruh yang rendah, upah buruh yang tidak lagi kompetitif di bandingkan Cina atau Vietnam, pesangon dan kesejahteraan buruh, meningkatnya kasus sengketa hubungan industrial, serta semakin militnnya buruh Indonesia.

Di sisi lain, para buruh merasa khawatir bila revisi UU No 13 tahun 2003 akan menghapus pasal-pasal yang selama ini di anggap proburuh meskipun menimbulkan tambahan biaya di mata pengusaha dan investor. Apalagi dalam situasi dimana ketersediaan suplai tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan permintaan tenaga kerja, posisi tawar buruh amat rendah di mata perusahaan.

Dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) SBY-JK, sudah digariskan bahwa perbaikan iklim ketenagakerjaan merupakan bagian agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berbagai sumber menyebutkan ada tiga bidang utama yang mengundang konroversi, antara lain;

  1. Aturan main yang berkaitan dengan rekruitmen, khususnya tentang outsourcing dan penggunaan tenaga kerja kontrak.
  2. Aturan main tentang upah minimum. Siapa yang berwenang menentukan upah minimum.
  3. Aturan main tentang PHK dan pesangon. Perlu diperhitungkan dengan seksama sampai tingkat berapa pesangon cukup kompetitif di Asia.
  1. Tantangan Sektor Industri

Tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah kecenderungan penurunan daya saing industri dipasar internasional. Penyebabnya antara lain adalah meningkatnya biaya energi, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan serta belum memadai layanan birokrasi.

Tantangan berikutnya adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antar industri, baik antara industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil-menengah, belum terbangunnya struktur klaster(indutrial cluster) yang saling mendukung, adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen didalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antar daerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi tertentu.[7]

Sementara itu, tingkat utilisasi kapasitas produksi industri masih rata-rata dibawah 70%, dan ditambah dengan masih tingginya import bahan baku, maka kemampuan sektor industri dalam upaya penerapan tenaga kerja masih terbatas. [8]

Disisi lain, industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki potensi tinggi dalam penyerapan tenaga kerja ternyata memiliki berbagai keterbatasan yang masih belum dapat diatasi dengan tuntas sampai saat ini. Permasalahan utama yang dihadapi oleh IKM adalah sulitnya mendapatkan akses permodalan, keterbatasan sumber daya manusia yang siap, kurang dalam kemampuan manajemen dan bisnis, serta terbatasnya kemampuan akses informasi utuk membaca peluang pasar serta mensiasati perubahan pasar yang cepat.[9]

Sumber :

https://advertorial.co.id/meluncur-di-indonesia-ini-harga-xiaomi-mi-a1/