Mengenal Cakupan IKN dan PKN

Mengenal Cakupan IKN dan PKN

Mengenal Cakupan IKN dan PKN

Mengenal Cakupan IKN dan PKN
Mengenal Cakupan IKN dan PKN
  1. Cakupan IKn

Cakupan IKn meliputi: teori hubungan warga negara dengan negara atau pemerintah, tugas-tugas pemerintah, proses pemerintahan sendiri (sistem politik), peranan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan (hak-kewajiban warga negara dan HAM) dan bagaimana pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan sistem politik yang berlaku, dan sifat-sifat yang esensial yang harus ada pada profil warga negara yang baik.

  1. Cakupan PKn

  2. Menurut NCSS

Menurut NCSS, cakupan PKn meliputi:

1)      Cita-cita nasional (ideology)

2)      Hal-hal yang baik yang diakui oleh masyarakat (common good)

3)      Proses pemerintahan sendiri (the process of self government)

4)      Hak asasi manusia dan warga negara yang dijamin konstitusi

5)      Seluruh pengaruh positif yang berasal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat

  1. Menurut konsep PKn sebagai pengembangan dari civics

Fokus materi civics adalah demokrasi politik. Karena PKn merupakan pengembangan dari civics, maka demokrasi politik menjadi materi pokok PKn dengan ditambah dari aspek pendidikan.

  1. Menurut hasil seminar Tawangmangu-Surakarta 1972

Hasil seminar menetapkan materi PKn meliputi materi IKn (peranan warga negara dalam bidang spiritual, sosial-ekonomi, politis, yuridis, kultural sesuai dan sejauh yang diatur dalam UUD 1945) ditambah dengan Kewiraan, Filsafat, Pancasila, Mental Pancasila, dan Filsafat pendidikan nasional, serta menuju kedudukan warga negara yang diharapkan dimasa depan.

  1. Menurut Kurikulum PPKn 1994

Materi pokok PKn yang berupa hubungan warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), kemudian dijadikan salah satu aspek cakupan PPKn dalam kurikulum 1994. Secara lengkap ruang lingkup PPKn meliputi:

1)      Nilai moral dan norma bangsa Indonesia serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

2)      Kehiduapn ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasial dan UUD 1945.

  1. Menurut Kurikulum 2004

Pada kurikulum 2004 materi Kewarganegaraan terdiri dari sub aspek:

1)      Persatuan Bangsa,

2)      Norma, Hukum, dan Peraturan,

3)      Hak Asasi Manusia (HAM),

4)      Kebutuhan Hidup,

5)      Kekuasaan dan Politik,

6)      Masyarakat Demokratis,

7)      Pancasila dan Konstitusi Negara,

8)      Globalisasi.

Berdasarkan pembahasan tentang cakupan IKn dan PKn di atas dapat dinyatakan hakekat cakupan IKn adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial atau peranan warga negara dibidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya dan hankam sebagai gambaran warga negara yang baik. Sedangkan hakekat cakupan PKn adalah meliputi cakupan IKn yang dikembangkan dan diperluas dengan teori-teori pembinaan dan pengembangan peranan warga negaradalam berbagai bidang tersebut dalam upaya membentuk warga negara yang baik. Dengan demikian dapat dinyatakan hakekat cakupan IKn-PKn adalah pembahasan tentang demokrasi dan bagaimana membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis (warga negara ang baik) pada setiap warga negara sebagai pendukung utama masyarakat madani (civil society) untuk ikut membangun negara demokrasi.


(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)