Pengertian dan Sumber Kedaulatan

Pengertian dan Sumber Kedaulatan

Pengertian dan Sumber Kedaulatan

Pengertian dan Sumber Kedaulatan
Pengertian dan Sumber Kedaulatan

 

Kedaulatan adalah hak  yang tertinggi, hak mutlak

dan hak yang tidak terbatas atau hak yang tidak bergantung kepada pihak lain. Setiap negara dan  setiap  bangsa memiliki hak untuk menjadi negara berdaulat.
Menurut Jean Bodin, Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara bersifat tunggal, asli, dan abadi. Tunggal berarti hanya ada satu  ke kuasaan tertinggi sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu tidak berasal atau tidak dilahirkan oleh kekuasaan lain. Adapun abadi berarti kekua saan negara itu berlang-sung secara terus-menerus tanpa terputus-putus. Di dalam suatu negara, dapat saja peme rintahannya berganti-ganti atau kepala negara dapat berganti-ganti, tetapi kekuasaan yang ada dalam suatu negara akan berlangsung secara terus-menerus tanpa terputus-putus.

Dalam Ilmu Negara, kedaulatan ini dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

  • Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa pemerintah atau negara memiliki kedaulatan untuk mengatur rumah tanggganya sendiri. Hal ini dicerminkan oleh adanya kedaulatan wewenang. Artinya, pemerintah memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya;
  • Kedaulatan ke luar, yaitu adanya  kemandirian negara di hadapan negara lain. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghalangi atau mengatur kebebasan sebuah negara. Kedaulatan ke luar ini diwujudkan dengan adanya patokan kekebalan dan patokan kesanggupan. Berdasarkan hal ini, setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan tindakan sesuai dengan kepentingan negaranya sendiri. Tidak ada negara di dunia ini yang dapat memengaruhi program, rencana, atau keinginan sebuah negara.  Dengan demikian, seorang diplo mat atau duta besar  memiliki kedaulatan untuk menentukan partner kerja dengan negara yang diinginkan oleh negaranya.

Para ahli kenegaraan banyak yang mengemukakan pandangannya

mengenai sumber-sumber kedaulatan, di antaranya sebagai berikut:

  • Kedaulatan pada diri sendiri. Setiap individu memiliki kedaulatan untuk mengatur dan menentukan diri sendiri. Dengan kata lain, kelompok ini meyakini bahwa manusia dapat hidup damai  tanpa adanya aturan yang memaksa kepada dirinya. Negara, bagi kelompok ini dipandang sebagai alat memaksa yang melanggar kedaulatan individu. Kelompok ini disebut sebagai kelompok anarkis atau liberal;
  • Kedaulatan Tuhan atau disebut teokrasi. Artinya, pemerintah suatu negara mendapat kekuasaan dari Tuhan. Contoh paling nyata negara yang menganut sistem teokrasi adalah Vatikan di Roma, Italia. Benediktus XVI dianggap sebagai pemegang kedaulatan penuh pengganti Tuhan di dunia. Oleh karena itu, kedaulatan yang berkembang di negara ini lebih disandarkan pada nilai dan moral yang diajarkan oleh Tuhan. Pemimpinnya dianggap sebagai wakil Tuhan. Di kerajaan-kerajaan Jawa  masa lalu pun, ada keyakinan rakyat Jawa yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa, serta harus dipatuhi dan tidak bisa diganti. Segala ucapannya akan dianggap benar dan raja tidak pernah berbuat salah. Itulah yang disebut dengan teokrasi;

Kedaulatan hukum. Pemerintahan memperoleh kekuasaannya berdasarkan atas hukum, yang berdaulat adalah hukum, segala kekuasaan dalam suatu negara harus berdasarkan atas hukum;

Dalam memahami kedaulatan hukum ini ada dua pandangan, yaitu sebagai berikut:

    1. Hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hukum dasar moral yang merupakan kebijakan Tuhan. Misalnya, kedaulatan yang bersumber pada hukum agama;
    2. Hukum positif, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh negara. Di Indonesia, lembaga yang merumuskan hukum positif ini, yaitu  DPR/MPR dan presiden. Selain itu, ada juga peraturan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Misalnya, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan menteri, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sebagainya.

Kedaulatan yang bersumber pada kontrak sosial dengan rakyat.

Teori kontrak sosial dikemukakan oleh  J.J. Rousseau (1712–1778) dari Swiss. Inti dari pemikiran ini bahwa kedaulatan ses-eorang ditentu  kan oleh sebuah mekanisme berupa kesepakatan politik yang dilakukan secara sadar oleh dua belah pihak (elit politik dan rakyat).  Pemilihan umum merupakan satu cara kon-trak politik. Dalam teori ini, rakyat memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak lain, baik melalui pemilihan langsung maupun perwakilan;

Sumber : http://www.harborcollege.org/teknik-membaca-cepat-untuk-siswa-sd-agar-mudah-diingat/