SATU JUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

SATU JUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

SATU JUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

SATU JUTA RUMAH UNTUK RAKYAT
SATU JUTA RUMAH UNTUK RAKYAT

Presiden Republik Indonesia, Jokowi,

meresmikan pembangunan 1 juta rumah untuk rakyat pada hari Rabu, 29 April 2015.

Rinciannya terdiri atas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 603.516 unit, dan Rumah Non MBR melalui mekanisme pasar sebanyak 396.484 unit. Selanjutnya, rincian rumah MBR terdiri atas tahap-1 (surat ijin dan lokasi) 331.693 unit, tahap-2 (bulan Mei oleh Pemerintah / Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / PUPR) 98.020 unit, dan tahap-3 (proses ijin lokasi oleh pengembang) 173.803 unit. Khusus untuk tahap-1 terdiri atas sedang dibangun 37.134 unit, “ground breaking” tanggal 29 April 2015 sebanyak 98.811 unit, dan sesudah 29 April 2015 sebanyak 205.748 unit.

Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Presiden RI, yang diikuti, dengan pemancangan (ground breaking) oleh mesin pancang di kiri kanan panggung acara di Desa Gedang Anak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Ungaran, Provinsi Jawa Tengah. Di lokasi ini akan dibangun 300 rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunami) bagi buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah, yang dijadwalkan selesai Desember 2015. Pembangun rumah sebanyak 300 unit ini merupakan bagian dari 98.811 unit yang dilakukan pemancangan (ground breaking) pada tanggal 29 April 2015, antara lain di Sumatera Selatan 1400 unit, Banten 941 unit, DKI Jakarta 5453 unit, Jawa Timur 700 unit, Kalimantan Tengah 1600 unit, Sulawesi Selatan 158 unit, dan lain lain.

Masing-masing rumah dirancang 2 type.

Type pertama berukuran sekitar 36 m2, terdiri atas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, dengan harga dipatok di bawah rp 100 juta. Type kedua berukuran 24 m2, terdiri 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, dengan harga lebih murah lagi. Dukungan pembiayaan oleh BTN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BUMN, dan swasta, dengan uang muka rendah, hanya sekitar 1 persen dari harga pokok rumah, dan dimungkinkan mendapat subsidi uang muka dari APBN / APBD, serta dengan bunga pinjaman sekitar 5 persen per tahun.

Menurut Jokowi: “Sekalipun kemampuan kita membangun rumah selama ini hanya sekitar 200 ribu rumah per tahun, tetapi sasaran 1 juta rumah per tahun sesungguhnya tidak ambisius, karena potensi anggaran “idle” di BPJS saja sekitar Rp. 187 triliyun, yang apabila ditambah dengan sumber pembiayaan lainnya, seperti tabungan haji, BUMN, dan lain-lain dapat terkumpul sekitar Rp. 400 Triliyun. Uang ini, sangat memadai untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah MBR, di Indonesia, syaratnya kita perlu memperbaiki peraturan per undang undangan yang ada”.

Sulit menyangkal pernyataan Presiden Jokowi tersebut

misalnya peraturan perundang undangan masih membatasi penggunaan uang BPJS untuk CSR maksimum 5 persen, yang tentunya tidak membuka kesempatan untuk investasi yang menguntungkan, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan rumah, dan lain lain, padahal diketahui tren harga infrastruktur akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga sangat menguntungkan dan hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Sebagaimana tabungan haji di Malaysia, mereka juga menginvestasikan tabungan haji untuk pembangunan infrastruktur, yang menghasilkan keuntungan, sehingga telah mampu mengurangi secara signifikan ongkos naik haji (ONH) di Malaysia.

 

Menurut Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah

penyediaan runawa dan rusunami bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan instrumen Pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat, di samping 2 instrumen yang sudah ada, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang tahun ini sudah siap 88 juta KIS, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang tahun ini sudah siap 20 juta KIP. Instrumen lainnya adalah transport massal berbiaya murah, atau mendekatkan rumah dengan tempat kerja dengan membangun rusunawa dan rusunami untuk buruh di dalam kawasan industri.

Sementara itu, M. Hanif Dakhiri, Menteri Ketenagakerjaan, menyampaikan bahwa momentum peresmian pembangunan 1 juta rumah ini sangat tepat dalam rangka menyongsong peringatan May Day 1 Mei 2015, sebab penyediaan rumah murah merupakan bagian dari tuntutan buruh yang selama ini disuarakan. Ini sejalan dengan penegasan Presiden Jokowi, bahwa peringatan Mayday mestinya dijadikan sebagai hari bersenang-senangnya buruh. Keadaan ini mendapat tanggapan positif dari Pimpinan Serikat Buruh / Serikat Pekerja yang dipanggil ke podium. Mereka antara lain Andi Gani Nuwa Wea dan Said Iqbal, yang menyatakan tidak akan menutup jalan tol dan kemudian betul betul dipenuhi pada peringatan May Day 1 Mei 2015.

Diakhir peresmian diadakan E.Blusukan / telewicara dengan Kabupaten Malang Jawa Timur, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanggerang Banten, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara, dan Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Daerah-daerah ini menyambut baik dan siap mensukseskan program 1 juta rumah rakyat, antara lain dengan menyediakan tanah untuk tapak rumah. Di samping itu, mereka juga mengemukakan berbagai permasalahan daerah masing-masing, yang mendapat tanggapan positif Presiden RI untuk membantu penanggulangannya.

Program 1 juta rumah untuk rakyat ini harus diakui sebagai sebuah gebrakan bagus dari Presiden Jokowi, dan tentunya akan lebih bagus lagi apabila program ini menjawab 2 hal sekaligus, yaitu: penyediaan rumah MBR sekaligus mengurangi biaya transportasi ke tempat kerja. Untuk itu, maka letak rumah harus ditentukan dekat dengan tempat kerja, dan lebih baik lagi apabila didahului dengan pengkajian permintaan kebutuhan perumahan dari buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah sebelum penentuan tapak bangunan dan pembangunannya.

Baca Juga :