Sistem Pemerintahan Jepang

Sistem Pemerintahan Jepang

Sistem Pemerintahan Jepang

Sistem Pemerintahan Jepang

Sepertihalnya dengan negara-negara

yang menganut sistem parlementer, kepala negara berada ditangan Kaisar dimana hanya bersifat simbolik atau seremonial saja. Kaisar Jepang hanya menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, dimana segala urusan kepemerintahan diatur oleh perdana menteri.
Parlemen sebagai badan tertinggi kekuasaan negara juga berfungsi sebagai legislator. Anggota parlemen terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Anggota parlemen akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan berada di bawah pimpinan Perdana Menteri, namun kabinet dalam menjalankan tugasnya akan bertanggung jawab atas parlemen tersebut.
Kewenangan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan majelis rendah. Di Jepang, pengadilan menangani masalah hukum dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Sumir (kasus ringan, seperti lalu lintas).
Membahas sistem pemerintahan menunjukkan suatu negara yang berarti hubungan antar-pemerintah, yang mencakup semua lembaga negara atau sarana dimana suatu negara berada di negara tersebut, untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan negara). Sistem pemerintahan dalam arti sempit, hanya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam suatu negara.
Dengan demikian sistem pemerintahan Jepang (dalam arti luas) berarti hubungan antara lembaga negara. Lembaga negara yang ada di Jepang (dalam struktur supra politik), yaitu antara:
  1. Lembaga Eksekutif yaitu Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
  2. Lembaga Legislatif yaitu Parlement Nasional.
  3. Lembaga Yudikatif yaitu Mahkamah Agung.

Sumber: https://student.blog.dinus.ac.id/handay/seva-mobil-bekas/