Trikotomi Kelompok Studi, Komite Aksi, Persmawa serta Munculnya LSM

Trikotomi Kelompok Studi, Komite Aksi, Persmawa serta Munculnya LSM

Trikotomi Kelompok Studi, Komite Aksi, Persmawa serta Munculnya LSM

 

Pasca kebijakan NKK

 

Trikotomi Kelompok Studi, Komite Aksi, Persmawa serta Munculnya LSM– Pasca kebijakan NKK, kecenderungan mahasiswa terpecah menjadi apatis, kontemplatif, partisipatf, dan oportunis. Kontemplatif dan partisipatif adalah dua kecenderungan yang dianggap sigifikan dalam mengkaji fenomena aktivisme mahasiswa secara lebih lanjut.

 

Trikotomi Kelompok Studi, Komite Aksi, Persmawa serta Munculnya LSM

Dalam konteks kecenderungan kontemplatif, mahasiswa berdiri di tengah-tengah, antara masuk ke arena politik (politik artian ketiga yang ‘forbidden’ versi Daoed Joesoef) atau membatasi diri dalam mengkontemplasikan fenomena sosial politik sebatas konsep. Jika pilihan terakhir yang diambil, maka pembicaraan masuk ke dalam fenomena kelompok-kelompok studi yang dibentuk mahasiswa.

Instrumen kebijakan penting yang mengubah kecenderungan partisipasi politik mahasiswa adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef No.0156/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Di dalam konsep NKK, Joesoef ‘mendiktekan’ 3 pengertian politik, yaitu politik dalam arti konsep, politik dalam arti kebijakan, dan politik dalam arti arena percaturan (politics). Dengan nada yang cukup sinis, Joesoef menyebut bahwa kegiatan pemikiran (politik dalam pengertian pertama) ini “memang tidak spektakuler dan lebih-lebih tidak dapat dipakai sebagai alat yang cepat untuk meraih gelar “kepahlawanan” dari masyarakat. Partisipasi politik mahasiswa yang ‘dikehendaki’ Joesoef adalah mengalihkan fenomena yang ada di realitas ke dalam abstraksi atau “mengabstraksikan realitas.”

Teks penjelasan Joesoef mengenai NKK

Teks penjelasan Joesoef mengenai NKK ini juga cukup terintegrasi baik dengan kebijakan pemerintah dalam membentuk KNPI sebelumnya, oleh sebab saat mahasiswa berpolitik dalam kategori tindakan dapat masuk ke dalam terminologi pemuda, dan pemerintah telah menyediakan lembaga korporatisnya. “Sebagai warga dari satu negara demokrasi, mahasiswa boleh saja melakukan aksi dan kebijakan politik, tetapi di dalam melakukan itu seharusnya dia memakai predikat pemuda sebab di dalam beraksi politik itu secara esensiil dia sedang menggunakan satu hak civic yang juga dimiliki oleh pemuda-pemuda lain pada umumnya.” Dengan penjelasan seperti ini, partisipasi politik di luar lingkungan kampus, misalnya dalam bentuk pawai-demonstrasi, secara mudah dinyatakan sebagai ‘bukan dilakukan mahasiswa.’ Dampak lain dari ‘pendiktean’ pengertian politik ini adalah berlakunya suatu era mahasiswa berada dalam ‘menara gading.’

Pemberlakuan NKK membuat mahasiswa harus mencari alternatif gerakan lain, dan agaknya, kembali pada masa-masa ketika Hatta, Alimin, Sukarno, atau Sjahrir, giat dalam kelompok-kelompok studi. Belajar dari pengalaman Sjahrir, Hatta, Ahmad Subardjo, ‘kelompok studi’ menjadi media perkenalan mahasiswa dengan teori-teori komprehensif untuk alat analisis sosial, demikian pula posisi mahasiswa di kelompok studi 60 tahun kemudian.

Irine H. Gayatri mendefinisikan Kelompok Studi sebagai “suatu bentuk kegiatan sekelompok mahasiswa di luar kampus yang masih tetap mempertahankan posisi mahasiswa sebagai pelaku utama dan sekaligus kelompok sasaran yang dituju, dengan penekanan pada intelektualisme, khususnya pengkajian pada masalah-masalah teoritis.” Teori-teori yang dipelajari di kelompok studi cukup bervariasi, tetapi seluruhnya dapat dikategorisasi sebagai bersifat ‘kritis’. Teori-teori ketergantungan Andre Gunder-Frank, pendidikan pembebasan Paulo Freire, counter-hegemony Antonio Gramsci, kritik struktural kapitalisme dari para teoritisi neomarxis Mazhab Frankfurt (Herbert Marcuse, Jurgen Habermas), bahkan kehidupan tokoh demonstran ‘legendaris’ Indonesia Soe Hok Gie atau komunis ‘misterius’ seperti Tan Malaka, banyak dibahas dalam kelompok-kelompok diskusi ini.

Pembentukan kelompok-kelompok studi merupakan langkah yang cukup menguntungkan, jika dipandang dari beberapa sisi. Pertama, represivitas pemerintah atas perilaku politik dalam arti ‘ketiga’ membuat mahasiswa harus menanggung biaya politik besar jika harus melancarkan aksi massa. Kedua, melalui kelompok studi luar kampus, mahasiswa dapat saling bertukar teori-teori baru yang menjadi ‘spirit’ baru untuk melakukan perubahan. Ketiga, kelompok studi memungkinkan adanya interaksi antarmahasiswa yang lebih mendalam ketimbang sekedar melakukan aksi spontan dalam kegiatan demonstrasi. Keempat, melalui hadirnya kelompok studi, pemotretan realitas sosial dapat dilakukan secara lebih tepat oleh sebab adanya kontemplasi yang lebih mendalam.

Meskipun unggul dalam pengembangan wacana intelektual, kelompok studi bersifat elitis dan cenderung menciptakan para ‘begawan’ atau ‘resi’ ketimbang ‘Shane’-nya Arief Budiman. Dengan kondisi seperti ini, Daoed Joesoef tampaknya berhasil dalam mengaplikasikan tiga konsep politiknya atas mahasiswa, khususnya dalam mengintrojeksikan konsepsi pertamanya mengenai politik.

Gayatri mencatat bahwa kelompok studi yang cukup awal terbentuk di Jakarta adalah Kelompok Studi Proklamasi (KSP), yang berdiri tahun 1983. Anggotanya adalah mahasiswa dari kampus-kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Nasional, Sekolah Tinggi Filsafat Drijarkara, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah. KSP cukup profesional dan ini tampak dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mengundang beberapa pembicara asing di dalam diskusi yang mereka adakan.

Kelompok studi lain dibentuk di Yogyakarta oleh sejumlah aktivis Universitas Gadjah Mada dengan nama Kelompok Studi Sosial Palagan Yogyakarta. Dalam kelompok ini, wacana Marxis dikembangkan guna menganalisis fenomena sosial. Dua aktivis mahasiswanya, Bambang Subono dan Bonar Tigor Naipospos bahkan sempat ditangkap, diadili, dan dipenjarakan oleh pemerintah dengan tuduhan menyebarkan Marxisme.

Kelompok studi lain yang giat mendiskusikan teori kritis adalah Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci), pecahan dari KSP, dengan mayoritas partisipan mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah. Kelompok ini berdiri tahun 1988 dan diskusi seputar pemahaman Islam secara kritis dan kajian teori-teori ketergantungan serta analisis Marxian. Berbeda dengan Kelompok Studi Proklamasi, Formaci lebih bersifat internal, dalam arti pembicara dan peserta diskusi lebih banyak berasal dari lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah ketimbang dari luar.

Kegiatan kontemplasi mahasiswa dalam aktivitas kelompok studi menjadi fenomena utama aktivisme mahasiswa akhir 1980-an. Kelompok studi juga sering dikomentari sebagai leader dari gerakan-gerakan protes dari mahasiswa yang muncul secara sporadis di sepanjang dekade 1980. polemik kemudian muncul di antara sesama mahasiswa, dan ini lebih dilatarbelakangi oleh persoalan eksistensi di antara mereka. Aktivis mahasiswa yang lebih rajin turun ke ‘lapangan’ dan melakukan aksi informasi melalui pers mahasiswa, merasa kurang dipromosi kehadirannya oleh pers nasional. Mental block kemudian terjadi antara aktivis kelompok studi dan nonkelompok studi.

Asumsi lain yang muncul mengenai fenomena kelompok studi di era 1980-an adalah terjadi proses siklis sejarah ke tahun 1920-an, yaitu suatu masa ketika kelompok yang sama semacam Kelompok Studi Indonesia (1924, didirikan Sutomo) atau Kelompok Studi Umum (1925, didirikan Iskaq Tjokroadisurjo, Sukarno, Anwari). Memang dalam bentuk organisasi maupun aktivitas, kelompok-kelompok studi yang muncul di awal dekade 1980-an adalah serupa. Kelompok ini mengorganisir mahasiswa dalam membedah persoalan ekonomi-politik-sosial, menjadi media distribusi literatur, dan menjadi ajang mahasiswa saling memperdebatkan argumentasi. Perjuangan bermetode kelompok studi diambil guna menyiasati ketertutupan politik dan represi ketat pemerintah. Namun, perbedaan pun ada, yaitu posisi status sosial mahasiswa antara kedua era, terutama dalam persepsi masyarakat.

Status mahasiswa tidak lagi seeksklusif dekade 1920-an oleh sebab melimpahnya jumlah, sehingga profesi mahasiswa diterima publik sebagai status sosial yang tidak terlampau istimewa. Jika mahasiswa era 1920-an merupakan status sosial yang berada dalam lingkar inti pentas politik kolonial, status sosial mahasiswa dekade 1980-an adalah marjinal. Posisi marjinal ini semakin diperburuk dengan munculnya stereotip bahwa mahasiswa pasca NKK mememencilkan diri, meninggalkan publik, dan menyibukkan diri dengan teori-teori yang hanya dapat dimengerti oleh kalangan mereka sendiri.

Kelompok studi memang cukup membantu mahasiswa untuk menganalisis masalah bahkan mencari alternatif pemecahan (solusi). Namun, muncul suatu argumentasi bahwa masalah tidak akan selesai jika mahasiswa hanya “menyodorkan resep” tanpa mau berpayah-payah “mencari uang, berangkat ke apotik, membeli obat, lalu meminumkan pada si sakit.” Dengan kata lain, mahasiswa dalam kelompok studi makin kaya dalam kapital kultural (ide-ide), tetapi mengalami masalah dalam mematerialisasikan ide-ide tersebut (ranah praksis) akibat represi negara yang kuat dan besar biaya politiknya.

Pada sisi lain, kelompok studi hanya salah satu bentuk penyikapan mahasiswa atas represi pemerintah Orde Baru. Gejolak protes mahasiswa di sepanjang pemberlakuan NKK/BKK tetap saja terjadi, dan ini utamanya ditujukan terhadap lima hal. Antitesis atas kelompok studi adalah terbentuknya kelompok-kelompok aksi, yang menurut Suryadi A. Radjab kemunculannya adalah akibat persentuhan aktivis mahasiswa dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat.

Komite aksi adalah organ-organ spontan yang didirikan aktivis mahasiswa lintas kampus. Garapan isunya mirip LSM, yaitu kasus-kasus penggusuran dan kekerasan negara atas masyarakat lokal yang bersifat parsial. Karakter kelompok aksi lebih konkret, militan, dan populis ketimbang aktivis kelompok-kelompok studi. Bagi aktivis kelompok aksi, kelompok studi dikecam sebagai terlampau ekslusif dan tidak tegas dalam menunjukan sikap politik mahasiswa atas pemerintah. Namun, aktivis kelompok studi menganggap bahwa mahasiswa yang bergabung ke kelompok aksi sebagai ‘demonstration minded’ dan lemah dalam konseptualisasi gerakan.

Aktivitas kelompok aksi mirip dengan metode konvensional gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 dalam hal metode lapangannya. Namun, mereka berbeda dalam hal aliansi dan pengangkatan isu. Gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 menjaga eksklusivitas partisipan hanya di kalangan berstatus mahasiswa, sementara kelompok aksi yang tumbuh marak di penghujung 1980-an menjalin aliansi yang begitu dekat dengan masyarakat, mereka kerap menginap di wilayah konflik, dan kerap membawa masyarakat (secara fisik) ke institusi-institusi negara yang dianggap bertanggung jawabterhadap munculnya konflik. Dalam hal pengangkatan isu, gerakan mahasiswa 1974 dan 1978 terfokus pada high politics seperti strategi pembangunan nasional atau masalah jabatan presiden, sementara kelompok aksi lebih mempersoalkan masalah-masalah yang langsung dirasakan masyarakat ‘bawah’ seperti penggusuran tanpa ganti rugi atau kekerasan aparatur negara atas mereka.

Salah satu komite aksi yang cukup terkenal adalah Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO). Dalam komite ini mahasiswa dari 45 perguruan tinggi mempersoalkan proses penenggelaman ratusan desa di Jawa Tengah oleh pemerintah tanpa ganti rugi layak atas penghuninya. Komite aksi lain yang dibentuk adalah Komite Mahasiswa Penurunan Tarif Listrik (KMPTL), yang dibentuk tahun 1989 oleh sejumlah aktivis mahasiswa lintas kampus di Jakarta seperti Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Universitas Moestopo, IKIP Jakarta, dan Universitas Nasional untuk memprotes kenaikan tarif listrik yang dianggap membebani lapisan bawah masyarakat. Salah seorang aktivis KMPTL, Beathor Suryadi dari Universitas Pancasila, dihukum penjara 3 tahun atas protes tersebut.

Persoalan lain yang juga diungkap mahasiswa adalah persoalan Golput (Golongan Putih), pencabutan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), persoalan tanah Badega, Kacapiring, Rancamaya, dan Jatiwangi. Isu-isu ini parsial, baik dalam kategori isu maupun metode penyampaiannya. Kategori isu adalah parsial dan meskipun menasional, belum dikerucutkan ke dalam sasaran tunggal penyebab atau akar masalahnya. Di sisi lain, artikulasi isu terpecah menuju struktur pemerintah daerah, kepolisian daerah dan departemen pemerintah pusat yang dianggap bertanggung jawab atasnya.

Salah satu bentuk gerakan kelompok aksi yang dianggap mulai mengkerucut ditandai aksi demonstrasi Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) di depan Gedung DPR/MPR RI pada tanggal 14 Desember1993. FAMI menuntut DPR/MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto atas masalah-masalah kemasyarakatan yang terjadi. Spesifikasi isu yang mereka angkat adalah “Seret Presiden RI ke Sidang Istimewa MPR-RI”, “Pendekatan Keamanan = Pembantaian”, dan “Holakul Yaqin, Rakyat Tidak Butuh Lapangan Golf”. Dengan isu seperti ini, aktivisme mahasiswa telah menunjukan posisi diametral dengan pucuk pimpinan Orde Baru dan represi politik pun semakin ketat.

Persoalan umum yang diangkat komite aksi adalah tindak kekerasan dan penciptaan teror aparatur pertahanan dan keamanan negara atas masyarakat yang oleh mahasiswa dianggap berlangsung melalui serangkaian insiden berdarah di kasus-kasus “Nipah, Haur Koneng, Aceh, Lampung, Dili, dan Marsinah.” Dalam argumentasi mengapa Presiden Soeharto yang harus bertanggung jawab atas seluruh peristiwa tersebut, Andrianto, partisipan FAMI dari Universitas Nasional yang saat itu tengah diancam hukuman penjara menyatakan:

“Presiden sebagai Komandan atau Panglima Tertinggi ABRI adalah yang harus bertanggung jawab atas tragedi-tragedi berdarah yang menimpa rakyat seperti kasus Nipah, Haur Koneng, Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Dili dan banyak lagi. Dengan posisinya yang sangat strategis sebagai Pangti ABRI, seharusnya Soeharto sebagai seorang presiden (jenderal berbintang lima), dapat memerintahkan jajaran ABRI untuk tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan permasalahan, apalagi yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.”

Kasus-kasus ‘pembebasan’ tanah dengan beking militer ini memicu kegeraman aktivis komite aksi mahasiswa. Bagi aktivis ini, persoalan bangsa tidak lagi bisa diselesaikan dengan komentar-komentar atau analisis-analisis retorik ala kelompok studi. Persoalan negara cukup fundamental juga diindikasikan oleh ketidakpercayaan mahasiswa atas institusi yang menjadi benteng terakhir penegakan keadilan: Pengadilan. Hal ini terungkap dalam eksepsi partisipan FAMI lainya, Fery Haryono Machsus, sebagai berikut:

Sebenarnya kita tidak begitu memerlukan banyak kelompok lawak, karena kepemimpinan negeri ini kalau dilihat dan dipahami dengan akal sehat, sangatlah lucu. Yang benar disalahkan, dan sebaliknya yang salah dibenarkan, bahkan ditutup-tutupi. Sangat lucu, melebihi lucunya kelompok Bagito, kelompok Lima Sekawan, atau Kelompok Gideon dan lain sebagainya … apakah pengadilan ini juga bagian dari instrumen kelompok lawak yan kebetulan memegang kekuasaan politik?

Apa yang dilakukam FAMI tentu saja tidak menghentikan ‘kebiasaan’ pemberian izin pemerintah kepada perusahaan investor domestik. Harian Jawa Pos misalnya, mencatat bahwa pertahun 1993, 19 perusahaan investasi memperoleh izin untuk membebaskan 5.627,4 hektar tanak di Surabaya bagian Barat, dengan investor terbesar (Citra Group) yang sebagian besar sahamnya dimiliki anak Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti, memperoleh bagian terbesar yaitu 2.000 hektar.

Pilihan ketiga dari kecenderungan aktivisme mahasiswa pasca NKK adalah Pers Mahasiswa. Pers Mahasiswa dapat dipandang sebagai counter mahasiswa atas hegemoni negara dalam bidang informasi. Melalui pers mahasiswa, isu-isu sensitif yang enggan diekspos pers resmi dapat dipublikasikan. Selain itu, pers mahasiswa berperan sebagai media penyambung informasi antar kelompok aktivis, baik yang ada di kelompok studi maupun komite aksi.

Dalam konteks NKK

Dalam konteks NKK, pers mahasiswa harus menginduk ke dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan sebab itu content analysis tiap terbitan dengan mudah disensor rektorat. Didik Supriyanto mencatat bahwa pada masa awal NKK, hanya tiga kampus yang membebaskan pers mahasiswa untuk tidak menginduk kepada UKM, yaitu Pers Universitas Indonesia (Salemba) di masa Rektor Prof. Dr. Mahar Mardjono, Pers Universitas Gadjah Mada (Gelora Mahasiswa) di masa Rektor Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo, serta Pers Institut Teknologi Bandung (Kampus) di masa Rektor Prof. Dr. Iskandar Alisyahbana. Melalui pers-pers tersebut, mahasiswa melakukan serangan terhadap kebijakan NKK Daoed Joesoef yang terkadang bersifat pribadi serta menyatakan pengadilan ‘dagelan’ tengah ditimpakan pemerintah atas aktivis GAS (Gerakan Anti Soeharto) 1978. Sikap-sikap seperti ini membawa akibat yang diangap cukup ‘normal’ oleh pemerintah saat itu : Breidel pemerintah (via rektorat) sepanjang 1979-1980.

Pembreidelan atas sejumlah terbitan pers mahasiswa mendorong munculnya solidaritas aktivis pers mahasiswa dengan aktivis kelompok aksi yang juga sering menemui represivitas negara dalam aktivitas protesnya. Secara umum, watak perlawanan aktivis pers kampus hampir sama dengan yang terdapat di kelompok aksi. Perbedaan antara mereka adalah, aktivis pers mahasiswa mengedepankan aksi informasi, sementara aktivis komite aksi mengedepankan pola ‘aksi jalanan’. Karakter mereka dipersatukan oleh perasaan ‘ketertindasan’ yang sama di dalam menghadapi otoritarianisme politik Orde Baru.

Simpati antaraktivis yang berbeda metode gerakan ditunjukan pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada terhadap 9 mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Maraknya pengusuran di dekade 1980-an mendorong sejumlah aktivis ITB memproyeksikan kekesalan dengan menolak kehadiran Menteri Dalam Negeri Rudini ke kampus ITB pada pada tanggal 5 Agustus 1989. Saat itu aktivis kelompok aksi mahasiswa ITB tengah sibuk mengadvokasi isu-isu penggusuran tanah di Badega dan Kacapiring dan kunjungan Rudini ke kampus akan dimanfaatkan untuk menuntut kepedulian ‘pembina’ politik dalam negeri tersebut.

Di sela maksud Rudini membuka Penataran P-4 untuk siswa baru, sejumlah aktivis komite aksi membuka spanduk bertuliskan “Ganyang Antek Rezim Orde Baru.” Rektor Wiranto Arismunandar mengecam tindakan mahasiswa sebagai “telah melampaui batas sopan-santun, ketertiban, serta menodai ITB yang ramah.” Epilognya, 9 mahasiswa yaitu Mohammad Jumhur Hidayat, Arnold Purba, Ammarsyah, Moh. Fadjroel Rahman, Lendo Novo, Enin Supriyanto, Bambang Sugianto, Syahganda Nainggolan, dan Wijaya Sentosa ditangkap dan ditahan aparat Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Barat mulai 7 Agustus 1989. Kesembilan mahasiswa ini juga dipecat dari status kemahasiswaan oleh Rektor Wiranto Arismunandar.

Pers mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Balairung, secara solider menulis semacam ‘pembelaan’ atas kesembilan aktivis mahasiswa ITB ini. Balairung membandingkan sikap rektor UGM yang ‘hati-hati’ dengan rektor ITB yang ‘sembrono’ dalam menjatuhkan vonis ‘mati’ bagi status kemahasiswaan anak didiknya. Komparasi Balairung atas kedua rektor tersebut sebagai berikut:

Tindakan rektor ITB

Tindakan rektor ITB ini tidak perlu disamakan dengan tindakan rektor UGM, meskipun sama-sama rektor. Ketika seorang wartawan bertanya kepada rektor UGM, apakah mahasiswa UGM yang oleh pengadilan negeri jelas-jelas sudah divonis melanggar subversi juga masih akan mendapat sanksi dari UGM? Rektor menjawab, “itu belum ada aturannya, tidak ada undang-undangnya. Saya tidak bisa main hakim sendiri.” Nah, kalau yang melanggar subversi saja belum ada aturannya untuk didropout, apakah tindakan yang melanggar sopan-santun di ITB itu sudah ada aturannya ?

Sindiran retoris Balairung atas keputusan Rektor Wiranto Arismunandar dapat dipandang sebagai taktik open mind selain wujud solidaritas sesama aktivis mahasiswa. Meskipun keputusan rektor ITB tersebut teus diterapkan, tetapi fenomena tersebut menunjukan terdapatnya upaya untuk menjalin solidaritas antaraktivis oleh pers mahasiswa.

Secara keseluruhan, karakter umum aktivis mahasiswa di sejumlah metode gerakan dapat disebut sebagai: Komite aksi bercorak radikal, pers mahasiswa bercorak liberal, dan kelompok studi bercorak moderat. Tipikal ini tidak persis sama di kenyataan, tetapi dapat dipergunakan sebagi ideal typhus guna mendekati watak ketiga kelompok ini.

Tiga bentuk penyaluran aktivitas politik mahasiswa di atas merupakan trikotomi gerakan mahasiswa pasca NKK. Namun, trikotomi tersebut dapat ditambah satu bentuk lagi yaitu aktivitas di lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Cukup riskan untuk menganggap aktivitas mahasiswa di dalam LSM sebagai bahan kajian atas gerakan mahasiswa oleh sebab bentuk keorganisasian ini tidak secara penuh dianggotai mahasiswa melainkan juga kalangan profesional. Namun sejumlah literatur yang membahas fenomena gerakan mahasiswa kerap menyinggung bentuk aktivitas ini.

Liberalisasi ekonomi terbatas yang berlangsung di pertengahan dekade 1980-an melahirkan banyak kelas ekonomi baru, yang meskipun tetap banyak bergantung pada pemerintah, tetapi secara kuantitas membesar. Sebagian dari kelas ekonomi yang tersingkir dari orde birokratis-rente Soeharto giat mengumandangkan slogan deregulasi dan debirokratisasi ekonomi. Pemerintah otoritarian sulit mencegah perluasan tuntutan di bidang ekonomi ini menuju keterbukaan politik, yang oleh Arthur Rosenbaum dinamakan situasi Disequilibriating Reform.

Max Lane menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya sejak awal 1980-an mulai muncul gerakan prodemokrasi di Indonesia. Kemunculan ini semakin mendapat kesempatan ketika konflik Soeharto-ABRI mulai menggejala, yang mulai menunjukan kejelasan melalui pencalonan Sudharmono sebagi wakil presiden, proses yang tidak dikehendaki militer, pada tahun 1988. Tahun 1990, Soeharto memecah koalisinya bersama ABRI untuk kemudian melakukan aliansi dengan kekuatan politik Islam dengan merestui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 6 Desember 1990 yang diketuai pembantu dekatnya B.J. Habibie, tokoh yang kurang disukai militer.

Tahun 1988, Soeharto mereduksi kekuasaan loyalisnya, Jenderal L.B. Moerdani dari jabatan Panglima ABRI menjadi sekedar Menteri Pertahanan dan Keamanan, disusul pemberhentian Harsudiyono Hartas (pengkritik ICMI dan sekutu Moerdani) dari jabatan Kasospol ABRI, dan pembubaran BAIS (badan intelijen militer yang cukup besar pengaruh Moerdani-nya). Domestikasi ini dipicu oleh sikap keras Moerdani atas kerajaan bisnis anak-anak Soeharto yang semakin memegang peran besar dalam perekonomian nasional dan melemahkan posisi perusahaan-perusahaan negara yang selama ini jadi ‘tempat penampungan’ para jenderal purnawirawan. Situasi ini ironis mengingat Soeharto dan Moerdani sejak awal telah bahu-membahu dalam mendomestikasi setiap gerakan anti asas tunggal, khususnya terhadap kalangan Islam.

Konsensus sikap mengenai Islam kemudian didekonstruksi sendiri oleh Soeharto dengan pemberian restunya atas pendirian ICMI, dan pendirian ini menandai terjalinnya aliansi baru kekuatan politik Soeharto, dari militer ke sipil. Pentas politik nasional Indonesia awal 1990-an diwarnai aliansi terbuka Soeharto-Sipil Islam, ‘api dalam sekam’ hubungan Soeharto-Militer Nasionalis, dan penggalangan kekuatan gerakan sosial sipil lain.

Peristiwa perubahan politik di Filipina tahun 1986, keterbukaan ekonomi Cina 1984, dan paket Perestroika, Glasnot, dan Demokratziiya Uni Sovyet 1989, menciptakan image politik segar bahwa kekuasaan otoriter dapat ditumbangkan. Melalui media massa, momentum-momentum tersebut sampai ke kalangan gerakan sosial prodemokrasi Indonesia. Basis pembangunan kekuatan perubahan ternyata tidak harus merupakan political will elit, melainkan dapat dilakukan dengan machtvorming dan machtwending kekuatan sipil.

Salah satu manifestasi kekuatan politik di tingkat masyarakat sipil awal 1990-an adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mengenai hal tersebut, Mansour Fakih menjelaskan tiga paradigma LSM di Indonesia, yaitu Konformisme, Reformis, dan Transformatif. Konformisme merujuk pada aktivis LSM yang melakukan kerja berdasarkan bantuan karitatif, bekerja tanpa teori, berorientasi proyek, serta cenderung menyesuaikan diri kepada sistem dan struktur sosial-politik yang ada.

Tipologi kedua adalah reformis, yaitu LSM yang mendasarkan diri pada teori developmentalisme dan modernisasi. Bagi LSM tipe ini, kesalahan bukan berasal dari basis ideologi pembangunan ekonomi Indonesia (pendekatan liberal ekonomi) melainkan implementasinya di lapangan. Mereka menyebut bahwa corak partisipatif yang seharusnya dilakukan dalam implementasi kebijakan tertutup oleh bias top-down kebijakan. Mereka juga menjadi fasilitator dalam untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar menjadi “lebih modern.” Struktur kelas, eksploitasi atas dunia ketiga, dan hegemoni negara atas masyarakat sipil belum disentuh oleh LSM bertipe Reformis ini.

Tipe LSM Transformatif justru mempertanyakan basis ideologis hubungan negara-masyarakat sipil. LSM jenis ini menganggap bahwa inti masalah kemasyarakatan adalah diskursus pembangunan maupun struktur masyarakat yang timpang. Mereka menganggap bahwa ‘rakyat’ adalah pusat perubahan yang sebab itu mutlak harus ditransformasi terlebih dahulu cara berpikirnya.

Khusus mengenai LSM Transformatif versi Fakih ini, cukup paralel dengan kategorisasi LSM versi Anders Uhlin yang ia sebut ‘Generasi Baru LSM Prodemokrasi dan Hak Asasi Manusia’. Terbentuknya LSM generasi baru ini banyak dipengaruhi bergabungnya bekas aktivis mahasiswa yang menjadi anggota inti organisasi.

Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) merupakan jenis LSM ini yang berdiri tahun 1982 dan merupakan sekretariat bersama dari 14 LSM dengan aktivisnya seperti Indro Tjahjono, bekas aktivis Gerakan Anti Soeharto (GAS) 1978. Dalam kubu SKEPHI ini tersembul clash epistemologi gerakan antara kubu Empirisme dengan Ideologis.

Kubu Empirisme direpresentasikan Indro Tjahjono yang menekankan pada bentuk ideologi cair, tetapi memberi tekanan besar pada aksi-aksi jalanan yang konkrit dan praktis, serta metode keorganisasian desentralistik. Di sisi lain, Kubu Ideologis diwakili Daniel Indrakusuma yang banyak diwakili wacana ideologi Marxis dan metode pembentukan organisasi yang solid serta sentralistik.

Pola-pola seperti ini juga menggejala di tubuh LSM-LSM generasi baru yang terutama didirikan bekas aktivis mahasiswa dan secara operasional dijalankan aktivis mahasiswa. Beberapa LSM ini awalnya dibentuk dengan nama yayasan, suatu badan hukum yang relatif mudah didirikan mengingat berlakunya Paket 5 Undang-undang Politik 1985. Undang-undang ini tidak memungkinkan berdirinya partai politik atau organisasi masyarakat yang tidak menggunakan Pancasila sebagai asas organisasi. Dari Kubu Empirisme muncul Yayasan Pijar atau Yayasan Geni, sementara dari kubu ideologis muncul Yayasan Maju Bersama (didirikan Daniel Indrakusuma, Wilson, dan Farid Hilmar).

Aktivis utama LSM berbentuk yayasan ini berasal dari kalangan aktivis mahasiswa bertipikal konfrontatif dalam sikap maupun aksi politiknya, dan sangat minoritas jumlahnya dalam proporsi umum mahasiswa. Yayasan-yayasan ini menyelenggarakan kaderisasi sesuai bidang garapan, misalnya jurnalistik, kajian ilmu, atau segmen pekerja (utamanya buruh serta petani).

 

Sumber: https://pendidikan.co.id/